UMP Sumbar 2020 Naik, KSPSI Minta Perusahaan Tak Lalai

oleh -114 views

Kaba Nagari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumatera Barat (Sumbar) Arsukman Edi meminta kepada seluruh perusahaan yang ada di Sumbar untuk membayarkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan sebanyak Rp 2,4 jutaan.

“Sadar atau tidak, ini UMP membawahi semua kabupaten dan kota yang ada.

Arsukman Edi berharap jangan ada lagi yang lalai atau tidak melaksanakan keputusan UMP.

Menurut Arsukman Edi, UMP bukan kenaikan upah tetapi hanya penyesuaian nilai.

Dalam artian nominal bertambah, tetapi secara nilai masih sama dengan tahun sebelumnya.

“Itu hanya inflasi dan pertumbuhan ekonomi, nominalnya yang bertambah, tapi secara nilai sama. Itulah yang dimaksud penyesuaian,” katanya.

Pemerintah menetapkan UMP, kata dia ada beberapa pertimbangan.

Di antaranya menyangkut investasi, lapangan pekerjaan dan seterusnya.

Terkait UMK yang tidak ada di kabupaten dan kota, ia menilai dewan pengupahan stagnan.

“Terkesan stagnan. Gak jalan. Ada beberapa contoh, ada kabupaten dan kota yang punya dewan pengupahan, tetapi anggaran di daerah itu tidak memadai dan belum mendapatkan support maksimal dari kepala daerah,” jelas Arsukman Edi.

Ia berharap dengan telah ditetapkannya UMP, pekerja lebih giat lagi bekerja sehingga perusahaan bisa meningkatkan produksinya.

Dengan meningkatkan jumlah produksi, keuntungan perusahan juga meningkat.

“Dengan meningkatnya keuntungan, harapan kita kesejahteraan karyawan juga bisa meningkat,” tutur Arsukman Edi.

Naik 8,51 Persen

Upah Minimum Kota (UMK) Padang dipastikan sama dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumbar.

Besar UMK Padang 2020 mengalami kenaikan sebesar 8,51 persen.

Hal tersebut mengacu kepada UMP Sumbar 2020 yang juga mengalami kenaikan yang sama.

Mengacu kepada UMP, sehingga UMK Padang 2019 sebesar Rp2,289.228, naik menjadi Rp2,484.000 untuk UMK Padang 2020.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, Yunisman mengatakan, UMK Padang mengatakan, besaran UMK Padang tersebut mengikuti penetahan UMP Sumbar 2020.

“UKM Padang 2019 Rp 2,2 juta. Tahun 2020 kabarnya naik menjadi Rp 2,4 juta, kita ikut provinsi,” kata Yunisman, Jumat (1/11/2019).

Sementara itu, Kasi Informasi dan Pasar Kerja Disnaker Kota Padang, Faizal mengatakan, alasan UMK Padang sama dengan UMP Sumbar dikarenakan Kota Padang belum memiliki Dewan Pengupah.

“Kota Padang belum punya Dewan Pengupah, jadi kita mengikut Dewan Pengupah Provinsi,” kata Faizal.

Sehingga penentuan UMK Padang merujuk pada UMP Sumbar.

“Dewan pengupahan ini terdiri dari Apindo (pengusaha), serikat kerja, pemerintah, dan lainnya,” ungkap Faizal

Begitu juga dengan kabupaten/kota lainnya di Sumbar yang mengacu kepada UMP Sumbar 2020.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar, Nasrizal mengatakan, kabupaten dan kota di Sumbar tidak ada menetapkan besaran UMK tahun 2020.

Dikatakannya, upah pekerja di kabupaten dan kota tahun 2020 di Sumbar masih mengacu pada UMP Sumbar 2020.

“Kabupaten dan kota di Sumbar ikut UMP saja. Tidak ada UMK di kabupaten dan kota di Sumbar,” jelas Nasrizal kepada TribunPadang.com, Jumat (1/11/2019).

UMK itu, kata Nasrizal, sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

“Kalau daerahnya gak butuh untuk pemikiran seperti itu, ya gak perlu. Dia ikut UMP aja,” katanya.

Artinya, pemerintah kabupaten/kota di Sumbar tidak mengusulkan besaran UMK yang ditetapkan dewan pengupahan setempat.

Hal itu seiring ketiadaan dewan pengupahan yang terdiri dari perwakilan perusahaan (Apindo), serikat pekerja dan pemerintah menjadi faktor utama tidak adanya pengusulan UMK.

Diketahui, Pemprov Sumbar mengumumkan besaran UMP Sumbar pada hari ini, Jumat (1/11/2019).

Nasrizal mengatakan, bahwa besaran UMP 2020 adalah Rp 2,4 juta.

“SK untuk penetapan UMP Sumbar sudah ada. UMP Sumbar itu berada pada angka Rp2,484.000,” ujarnya.

Angka tersebut ditetapkan, kata dia, melalui sidang dewan pengupahan dan kemudian rekomendasi diberikan untuk bahan SK Gubernur.

Lebih lanjut, ia mengatakan, Dewan Pengupahan Sumbar sudah melakukan sidang beberapa hari lalu.

“Rekomendasi sudah diberikan pada gubernur dan akan diumumkan hari ini,” sebut Nasrizal.

Mengacu kepada surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri tertanggal 15 Oktober menetapkan, besaran kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen.

“Naik 8,51 persen. Ada formula cara menghitungnya dalam SK gubernur,” terang Nasrizal.

Kenaikan upah tersebut, kata Nasrizal, diharapkan dapat diimplementasikan dan dipedomani oleh para pengusaha dan pekerja, sebab hal itu akan menimbulkan produktivitas.

Sementara itu, dikatakannya, kalau untuk kabupaten dan kota, itu inisiatif dari daerah masing-masing.

“Jumlahnya harus lebih besar dari UMP. Itu aturan mainnya. Kalau di bawah UMP, bukan UMK namanya,” tutur Nasrizal.(*)

sumber tribunews